"Kalau sampai disahkan, DPR benar-benar buta dan tuli, tidak tahu aspirasi rakyat. Kami akan hukum mereka, tidak pilih partai mereka 2019," ujar Thamrin Pasaribu di DPR, utusan Bara HP Kepulauan Riau.
Utusan Bara JP Bengkulu, Imanuel Beng mengatakan, suara rakyat harus didengar. "DPR jangan jadi budak oligarki politik. Saatnya rakyat melawan, tidak ada tawar-menawar," tandasnya.
Ferry Alfian (Tjung Pin) utusan Bara JP Kalbar menegaskan, rakyat harus mengambil kembali kedaulatan yang sempat tergadai. "Tapi rakyat jangan panik. Nanti Mahkamah Konstitusi (MK) akan membatalkan Pilkada DPRD.
Yanes Akanmor, utusan Bara Papua tidak ketinggalan berorasi di depan DPR. "Kami datang ke sini untuk merebut hak kami. DPR jangan 'kucing-kucingan' untuk mengelabui rakyat. Kami akan hukum kalian dalam Pileg 2019," tandasnya. (sm)
