Keluhan tersebut disampaikan Edward Hutabarat, Anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Dia melihat uang negara habis tidak karuan Rp 90 miliar untuk membangun gedung berlantai 6 tapi di dalamnya berantakan.
“Lihat saja, toilet jorok, peralatannya sudah rusak, kami bekerja di dewan ini untuk kepentingan rakyat, kok kami harus berkeringat di ruangan kami sendiri, bagaimana kami bisa bekerja dengan nyaman, untuk apa dibangun gedung tinggi-tinggi kalau hasilnya tidak layak huni,” ucap Edward kepada wartawan, Rabu (17/9) di gedung dewan.
Di ruangan fraksi PDI Perjuangan terpaksa digunakan kipas angin yang dibawa sendiri dari rumah. Sementara untuk mengoperasionalkan komputer daya listrik tidak kuat sehingga komputer padam. Untuk mengatasinya, Fraksi PDI Perjuangan akan membeli mesin genset sendiri untuk ruangan fraksi agar operasional bisa berjalan lancar.
“Di gedung dewan kami bekerja memikirkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, banyak persoalan rakyat yang belum tuntas dan harus dikerjakan. Untuk itu ruangan bekerja harus nyaman, di mana-mana gedung dewan itu nyaman, bagaimana kami bisa tenang bekerja kalau ruangan panas dan pengap,” jelasnya.
Untuk itu, kata Edward, BPK harus mengaudit nilai gedung tersebut apakah konstruksi dan material yang digunakan sudah sesuai dengan anggaran Rp 90 miliar yang dihabiskan.
Kadis Perkim Pemko Medan Ir Gunawan Lubis ketika ditanya wartawan pada peresmian gedung DPRD Medan, Sabtu (13/9) mengaku gedung DPRD Medan sudah representatif. Tugas Perkim adalah membangun kontruksi dan fisik gedung dan instalasi yang ada di dalamnya termasuk listrik.
Tentang kurangnya daya listrik sudah dimohonkan Perkim kepada PT PLN, namun PLN belum memenuhi penambahan kekurangan daya tersebut
