"Sekarang berkas Tandianus Sukardi sedang dilengkapi untuk kembali dilimpahkan ke pihak kejaksaan," ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf melalui Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan, Selasa (27/1).
Dijelaskan MP Nainggolan, berkas Tandianus Sukardi itu sempat dikembalikan jaksa karena dianggap belum lengkap (P-19). Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas putra dari Tamin Sukardi tersebut.
Namun, MP Nainggolan merahasiakan petunjuk jaksa kepada penyidik untuk melengkapi berkas Tandianus Sukardi.
"Berkas tersangka sudah pernah (sekali) dikembalikan jaksa, sekarang kita sedang melengkapinya untuk kembali dilimpahkan," katanya.
Disebutkannya, dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah yang menjerat Tandianus Sukardi, penyidik Subdit II/Hardabangtah juga menetapkan dua orang tersangka lainnya, yakni Edison petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dan Syahrul dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan.
"Tapi dalam laporan Teuku Amar itu, Tamin Sukardi belum dijadikan tersangka," tegas MP Nainggolan.
Informasi diperoleh menyebutkan, penyidik Subdit II/Hardabangtah Ditreskrimum Polda Sumut akan menjerat tersangka baru kasus pemalsuan sertifikat tanah untuk melengkapi berkas Tandianus Sukardi.
"Informasinya seperti itu, minimal harus ada dua tersangka baru lagi," sebut sumber di Mapoldasu.
Sebelumnya, Tamin Sukardi sempat diperiksa petugas Ditreskrimum Poldasu sebagai saksi terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Pasar I Jalan Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kamis (2/10).
Sementara Kasubdit II/Hardabangtah, AKBP Yusup Sapruddin menyatakan, akan menganalisis jawaban-jabawan Tamin Sukardi untuk mengetahui sejauh mana dugaan keterlibatan pemilik Taman Simalem Resort tersebut dalam kasus pembuatan surat tanah.
Selain itu, kasus mafia tanah lainnya yang melibatkan Tamin Sukardi ini juga menyeret-nyeret nama PT Agung Cemara Reality (ACR). Perusahaan milik Mujianto yang telah mendirikan ratusan rumah toko (Ruko) di atas lahan Pasar III, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang ini juga dibeli dari Tamin Sukardi
Masyarakat yang merasa menjadi korban Tamin pun telah mengadukan masalah lahan di Pasar III, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ke Poldasu dengan menyerahkan berkas kronologis tanah dan surat keterangan, dan foto copy alas hak, risalah pemalsuan oleh Titin, putusan pemalsuan ahli waris serta peta BPN B Plus yang diterima langsung penyidik Subdit II/ Hardabangtah Ditreskrimum Poldasu, Kompol Sunari dan IPTU Antoni Sinamo.
Sebelumnya, laporan masyarakat yang mengatasnamakan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Rakyat (TPSTGR) langsung disikapi Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Poldasu, Kombes Pol Dedi Irianto (waktu itu) yang menjelaskan bahwa Mujianto akan terancam tak bisa memiliki lahan yang dibelinya dari Tamin Sukardi.
"Tapi kita lihat dulu bagaimana proses penyidikannya. Tapi yang pasti, dia (Mujianto) terancam tak memiliki hak atas lahan itu bila terbukti lahan itu bermasalah," ucap Dedi di depan Markas Komando Direktorat Reserse Kriminal Umum Poldasu, Selasa (16/9).
Menurut Dedi, rangkaian keterlibatan Mujianto dalam perkara penyerobotan lahan warga di Pasar III Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang itu tergantung hasil penyelidikan laporan masyarakat.
"Kita lihat dulu nanti hasilnya. Kita kan belum lakukan penyelidikan atas laporan warga itu. Apakah Mujianto dinyatakan bersalah atau tidak. Artinya tunggu dulu kita lihat laporannya," tegas Dedi lagi.
Sementara itu P. Sihole (63) ketua TPSTGR pada wartawan mengatakan pada lahan pasar III dan pasar II Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang terdapat ada penggelapan tanah negara seluas 73 ha. Dimana pihak perumahan Graha Metropolitan Helvetia menjebol tembok pembatasan lahan garapan rakyat dengan lahan Graha Metropolitan yang melibatkan Tarmin Sukardi.
"Mungkin bukan 73 ha lagi yang digelapkan tapi bisa semakin luas.
Ada apa dengan pemerintah Sumut yang membiarkan penggelapan tanah ini tidak di usut," ucap P. Sihole diketahui juga ketua Lembaga Eka Lepindo.
Sekedar informasi bahwa lahan di Pasar III itu mendapatkan pelepasan penyelesaian Garapan Rakyat atas areal PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), berdasarkan keputusan Gubsu Tahun 2000. Namun, kini lahan itu sudah dibangun 500 bagunan Ruko milik PT ACR tanpa sertifikat yang dibeli Mujianto dari Tamin Sukardi.
