"Tujuan
utama reses adalah menjumpai rakyat khususnya masyarakat konstituen di pelosok
daerah pemilihan.Kita akan menjumpai rakyat dan mencari tahu keinginan serta
kebutuhan-kebutuhan daerah mereka. Kita akan bertatap muka langsung menerima
aspirasi, mendengar keluhan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang
terjadi di tengah-tengah kehidupannya ,"ujar Ketua Tim Reses XI DPRD Sumut
Binjai Langkat,Rauddin Purba beserta rombongan kepada wartawan hari pertama
bertugas melaksanakan reses di dapil XI yakni Binjai-Langkat, Selasa (3/12) di
ruang Sekda Pemko Binjai .
Seluruh
anggota DPRD Sumut melakukan kegiatan reses ke kabupaten/kota sesuai dapem
(daerah pemilihan) masing-masing, guna ?menjemput? aspirasi masyarakat/konstituen
di daerah-daerah, terhitung mulai Selasa 3 Desember 2013 sampai Sabtu 7
Desember 2013 dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan masyarakat
Sumatera Utara.
Sekretaris
Daerah (Sekda) Binjai, H Elyuzar Siregar SH M Hum,Pemerintah Kota Binjai saat
menerima kunjungan Tim reses XI DPRD Sumut mengharapkan Pemprovsu dan DPRD
Sumut untuk ikut membantu mengupayakan penyelesaian jalan tol Medan-Binjai,
yang hingga kini terkesan mengambang disamping BDB (Bantuan Daerah Bawahan) dan
DBH (Dana Bagi Hasil) yang belum dibayarkan Pemprovsu.
"Dana bantuan daerah bawahan (BDB) yang dikucurkan Pemprovsu dipotong hingga 30 persen, sehingga mengakibatkan sejumlah pekerjaan atau pembangunan di Kota Binjai dibatalkan.Itulah, setelah semua program dibuat, ternyata ada pemangkasan anggaran dilakukan Pemprovsu terhadap dana BDB Kota Binjai sehingga terjadai perubahan pekerjaan dalam sektor pembangunan di Kota Binjai", ungkap Elyuzar.
Dijelaskan dia, sebelumnya Pemko Binjai menerima dana BDB sebesar Rp 92 miliar, kemudian dipangkas 30 persen menjadi Rp 62 miliar. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap sejumlah item pekerjaan yang sudah dianggarkan melalui dana bantuan tersebut.
Ketua Tim Reses XI DPRD Sumut, Rauddin Purba menandaskan, pihaknya akan memperjuangkan penambahan BDB. "Kita ingin Binjai dan Langkat jadi prioritas penerimaan BDB dalam jumlah memadai, agar pembangunan dapat merata sampai ke desa-desa," kata politisi PKS ini.
"Dana bantuan daerah bawahan (BDB) yang dikucurkan Pemprovsu dipotong hingga 30 persen, sehingga mengakibatkan sejumlah pekerjaan atau pembangunan di Kota Binjai dibatalkan.Itulah, setelah semua program dibuat, ternyata ada pemangkasan anggaran dilakukan Pemprovsu terhadap dana BDB Kota Binjai sehingga terjadai perubahan pekerjaan dalam sektor pembangunan di Kota Binjai", ungkap Elyuzar.
Dijelaskan dia, sebelumnya Pemko Binjai menerima dana BDB sebesar Rp 92 miliar, kemudian dipangkas 30 persen menjadi Rp 62 miliar. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap sejumlah item pekerjaan yang sudah dianggarkan melalui dana bantuan tersebut.
Ketua Tim Reses XI DPRD Sumut, Rauddin Purba menandaskan, pihaknya akan memperjuangkan penambahan BDB. "Kita ingin Binjai dan Langkat jadi prioritas penerimaan BDB dalam jumlah memadai, agar pembangunan dapat merata sampai ke desa-desa," kata politisi PKS ini.
