Laporan kegiatan reses diterima langsung Tengku Erry dari Ketua DPRD Provsu Saleh Bangun disaksikan tak kurang dari 60 anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna tersebut.
Rapat paripurna terasa lengkap dengan dihadiri kuorum anggota ditambah hadirnya FKPD diantaranya Kapoldasu, Pangdam I BB Mayjen. Burhanudin Siagian, Pangkosek Hanudnas III Sungkono, Kajati serta kepala Dinas di jajaran Pemprovsu berikut puluhan stafnya masing masing.
Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur, Pemprov Sumut mengucapkan terimakasihnya kepada seluruh anggota dewan yang telah turun ke masyarakat guna mengetahui keluhan serta keinginan masyarakat terhadap pemerintahannya.
"Kegiatan reses bermanfaat bagi pemerintahannya guna mengevaluasi sejauh mana program pemerintah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Tengku Erry.
Untuk itu Pemprov Sumut berharap selain menginventarisir masalah masyarakat, anggota dewan dapat mensosialisasikan bahwa pembangunan oleh pemerintah juga membutuhkan proses agar tidak menyalahi aturan. Selain itu harapnya anggota dewan juga dapat mensosialisasikan bahwa pemerintah juga punya keterbatasan sehingga harus dibantu bersama sama dalam proses pembangunan.
Anggota Dewan yang dibagi kedalam 11 kelompok berdasarkan daerah pemilihannya masing masing, sebelumnya melaporkan kegiatan reses mereka kepada Ketua DPRD yang kemudian diteruskan kepada Gubernur guna menjadi bahan masukan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD yang harus diserahkan paling lama 3 bulam setelah dilantik.
Saat menyerahkan laporan tersebut Saleh berharap agar Pemerintah Propinsi mampu mewujudkan apa yang warga Sumut harapkan.
Dari laporan tersebut secara umum berkisar pada masalah Infra Struktur jalan dan jembatan, Pertanian, Kesehatan dan Pendidikan, Sengketa Lahan, sampai pembangunan Rumah Ibadah.
Lain dari daerah lainnya, Rahudin Purba ketua kegiatan reses kelompok 11 daerah pemilihan Binjai dan Langkat menyasaran agar Bupati, Walikota dan DPRD Kabupaten Kota masing masing terus jalin komunikasi kepada DPRD dan Pemerintah Propinsi agar proses komunikasi lancar guna meningkatkan percepatan pembangunan di daerahnya.
