 |
| Add caption |
Kehadiran Humas dibutuhkan terutama dalam rangka mendiseminasi berbagai informasi publik yaitu semua informasi yang memang wajib disampaikan badan publik (lembaga pemerintah) kepada masyarakat.
Untuk menjalankan tugas secara profesional maka ada berbagai faktor yang turut mendukung kelancaran tugas seorang Humas antara lain memahami cara berkomunikasi yang baik, memahami budaya birokrasi dan juga memahami adat istiadat masyarakat setempat, dimana Humas bertugas.
Namun pada kenyataanya kalangan wartawan yang bertugas di lingkungan kerja DPRD Sumut menilai kinerja Kepala bagian Humas (Kabag Humas),Drs Satudin Wade kurang transparan, baik dalam hal informasi pemberitaan maupun pengelolaan keuangan. Padahal, sesuai tugasnya Humas harus informatif kepada siapa saja.
"Akhir-akhir ini kinerja Kabag Humas mulai mendapat sorotan tajam dimana dalam realisasi di lapangan banyak kali ditemui kinerja Humas tidak maksimal. Karena, banyak kegiatan yang tidak dapat dipublikasikan para wartawan seperti kunjungan kerja karena tidak adanya informasi yang diberikan dari pihak yang berkompeten Sebaiknya Sangat Diharapkan Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun Evaluasi Kinerja Kabag Humas DPRD Sumut " ujar salah seorang wartawan,Alfindo..
Lebih jauh dikatakannya tidak hanya itu saja, apabila wartawan bertanya mengenai berbagai permasalahan yang terjadi, jika dikonfirmasikan kebanyakan jawaban yang tidak memuaskan. "Maaf saya tidak tahu mengenai hal itu. Nanti saja tanyakan langsung ke bidang yang bersangkutan," kata Satudin Wade jika dikonfirmasi seakan-akan megelak.
Kami sudah berulang-ulang mendapat keluhan dari rekan-rekan wartawan khusus yang pos liputannya di kantor DPRD Sumut,bahwa adanya pemberlakuan tidak adil terkait pada wartawan. Kami pikir kondisi ini harus disikapi, karena bagaimana pun anggaran yang ada di Humas itu adalah anggaran yang menjadi milik masyarakat, sehingga pengelolaannya harus transparan dan merata,lanjutnya lagi.
"Seperti halnya dengan penghentian anggaran yang pernah diterima para wartawan yang bertugas di lingkungan DPRD Sumut yang masih menjadi tanda tanya besar ",ungkap Alfindo.Kalau memang anggaran dihentikan sampaikan kepada wartawan jangan didiamkan sehinggga menimbulkan fitnah.
" Hampir tiga tahun anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 bekerja, namun tidak terlihat fungsi dari kinerja humas dalam mengayomi wartawan malah semakin hari perpecahan di kalangan wartawan semakin melebar ",ujarnya lagi,
Disampaikannya saat ini banyak oknum-oknum yang mengaku kordinator wartawan unit DPRD Sumut tanpa keabsahan diakibatkan kabag humas sendiri seakan-akan lepas tangan."Kita menilai kondisi tersebut disengaja dibiarkan agar kebobrokan yang ada humas tidak terpantau ",ujarnya.
Ditegaskan jika memang diperlukan seorang kordinator,kabag humas seharusnya memfasilitasi dengan mengundang seluruh wartawan dan dilakukan pemilihan.Bukan menjadi pemecah belah layaknya ular berkepala dua.
Kalangan wartawan sendiri berharap Sekretaris DPRD Sumut,H.Randiman Tarigan sesegera mungkin mengevaluasi kinerja Kabag Humas atau mencari pengganti yang lebih mengetahui tupoksinya humas.
"Pertimbangkan saja jabatan kabag Humas, kalau kinerja yang dilakukan tidak baik, sebab wartawan adalah mitra kerja yang harus diayomi bukan untuk dipecah belah," tandas Alfindo dengan tegas.
