Melalaui diiskusi yang dilakukan FPD Provsu dan Kota Medan bertajuk Bahan Bakar Minyak dan Pembangunan Bangsa Terungkap kenaikan BBM sulit Tapai Sudah Sangat Tepat “ sengan nara sumber n DR. Dede Ruslan, M.Si (ekonom dari Unimed), didampingi DR. Sabam Malau memaparkan, kebijakan pemerintah menaikkan BBM sebesar Rp. 1500/liter dari sisi ilmiah merupakan kebijakan yang sangat masuk akal. Diakibatkan adanya 2 faktor yang berada diluar kontrol pemerintah, yakni kenaikan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.
Disebutkan, asumsi pemerintah dalam APBN 2012 (sebesar Rp. 1.435,41 triliun) yang menetapkan harga minyak mentah dunia pada harga US$ 90/barel, dalam kenyataannya kini telah berada diatas US$ 100/barel.
APBN 2012 yang sebesar Rp 123,6 triliun (8,61%), dan jika tanpa kenaikan harga BBM akan menjadi Rp. 178,62 triliun (12,44%).“Artinya, tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, anggaran kita bisa jebol. Sedangkan dengan kenaikan BBM bersubsidi menjadi Rp. 6000/liter, subsidi BBM dari APBN akan ada pada kisaran Rp.128,5 triliun”, kata narasumber..
Alasan yang paling dominan tentunya adalah naik tingginya harga minyak mentah dunia, sehingga menekan keseimbangan fiskal. Pengurangan subsidi BBM ini akan dialokasikan untuk melindungi sekitar 30% atau 18,5 juta masyarakat kurang mampu.
Dalam APBN 2012, program pro rakyat cluster IV yang sasarannya nelayan, masyarakat kurang mampu perkotaan dan di daerah tertinggal serta program pro rakyat cluster IV yang efektif dilakukan tahun 2012. Seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat, direncanakan di 15 provinsi di dengan total anggaran Rp. 144,3 miliar (pada tahun 2011 telah terealisasi Rp. 240,8 miliar).
Selanjutnya program listrik murah dan hemat, tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 288 miliar, diutamakan untuk masyarakat daerah tertinggal. Lalu program peningkatan kehidupan nelayan dengan anggaran Rp. 1,2 triliun yang akan dialokasikan, untuk meningkatkan kehidupan nelayan di 400 lokasi pelabuhan perikanan dan bantuan peralatan rantai dingin, sertifikasi hak atas tanah nelayan dan kapal penangkap ikan.
Rencana makro dalam program pembangunan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden no. 32 tahun 2011, di dalam program proyek MP3EI khusus untuk Sumatera Utara dialokasikan sebesar Rp. 741 triliun.
Diskusi dihadiri Ketua DPRD Sumut, H. Saleh Bangun, Ketua FPD Drs. Tahan M. Panggabean, MM., Sekretaris M. Yusuf Siregar, SH., Bendahara Hj. Ida Budiningsih, SH., Wakil Sekretaris Hj. Meilizar Latif, SE., MM. anggota FPD DPRD Sumut, Guntur Manurung, SE., Nurhasanah, S.Sos., Megalia Agustina, H. Marahalim Harahap, MHum., Robert Nainggolan, SE.Ak. dan Drs. H. Jamaluddin Hasibuan. Hadir. Demikian juga Ketua FPD DPRD Medan, Herri Zulkarnain, M.Si., didampingi Irwan Sihombing, SE., H. Denni Panggabean, SH dan Dra. Hj. Srijati Pohan.
Tahan Manahan Pangabean Ketua Fraksi Demokrat DPRD SU menyebutkan perubahan harga BBM selama kurun waktu 6 tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden SBY menggambarkan kenaikan yang sangat rasional. Malah pernah terjadi 2 kali penurunan harga BBM yang dalam artian, naik turun harga BBM di Indonesia bukanlah hasil politisasi dan tidak bertujuan untuk memberatkan masyarakat.
"Tapi secara realitas dengan turunnya harga tersebut, menunjukkan mekanisme penentuan harga BBM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dunia", ujar Tahan
Dia juga mengungkapkan bahwa banyak diantara masyarakat yang tadinya keberatan dengan kenaikan BBM ,setelah diberi pencerahan dan penjelasan akhirnya bisa memahami alasan pemerintah
Disebutkan, asumsi pemerintah dalam APBN 2012 (sebesar Rp. 1.435,41 triliun) yang menetapkan harga minyak mentah dunia pada harga US$ 90/barel, dalam kenyataannya kini telah berada diatas US$ 100/barel.
APBN 2012 yang sebesar Rp 123,6 triliun (8,61%), dan jika tanpa kenaikan harga BBM akan menjadi Rp. 178,62 triliun (12,44%).“Artinya, tanpa kenaikan harga BBM bersubsidi, anggaran kita bisa jebol. Sedangkan dengan kenaikan BBM bersubsidi menjadi Rp. 6000/liter, subsidi BBM dari APBN akan ada pada kisaran Rp.128,5 triliun”, kata narasumber..
Alasan yang paling dominan tentunya adalah naik tingginya harga minyak mentah dunia, sehingga menekan keseimbangan fiskal. Pengurangan subsidi BBM ini akan dialokasikan untuk melindungi sekitar 30% atau 18,5 juta masyarakat kurang mampu.
Dalam APBN 2012, program pro rakyat cluster IV yang sasarannya nelayan, masyarakat kurang mampu perkotaan dan di daerah tertinggal serta program pro rakyat cluster IV yang efektif dilakukan tahun 2012. Seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat, direncanakan di 15 provinsi di dengan total anggaran Rp. 144,3 miliar (pada tahun 2011 telah terealisasi Rp. 240,8 miliar).
Selanjutnya program listrik murah dan hemat, tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 288 miliar, diutamakan untuk masyarakat daerah tertinggal. Lalu program peningkatan kehidupan nelayan dengan anggaran Rp. 1,2 triliun yang akan dialokasikan, untuk meningkatkan kehidupan nelayan di 400 lokasi pelabuhan perikanan dan bantuan peralatan rantai dingin, sertifikasi hak atas tanah nelayan dan kapal penangkap ikan.
Rencana makro dalam program pembangunan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden no. 32 tahun 2011, di dalam program proyek MP3EI khusus untuk Sumatera Utara dialokasikan sebesar Rp. 741 triliun.
Diskusi dihadiri Ketua DPRD Sumut, H. Saleh Bangun, Ketua FPD Drs. Tahan M. Panggabean, MM., Sekretaris M. Yusuf Siregar, SH., Bendahara Hj. Ida Budiningsih, SH., Wakil Sekretaris Hj. Meilizar Latif, SE., MM. anggota FPD DPRD Sumut, Guntur Manurung, SE., Nurhasanah, S.Sos., Megalia Agustina, H. Marahalim Harahap, MHum., Robert Nainggolan, SE.Ak. dan Drs. H. Jamaluddin Hasibuan. Hadir. Demikian juga Ketua FPD DPRD Medan, Herri Zulkarnain, M.Si., didampingi Irwan Sihombing, SE., H. Denni Panggabean, SH dan Dra. Hj. Srijati Pohan.
Tahan Manahan Pangabean Ketua Fraksi Demokrat DPRD SU menyebutkan perubahan harga BBM selama kurun waktu 6 tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden SBY menggambarkan kenaikan yang sangat rasional. Malah pernah terjadi 2 kali penurunan harga BBM yang dalam artian, naik turun harga BBM di Indonesia bukanlah hasil politisasi dan tidak bertujuan untuk memberatkan masyarakat.
"Tapi secara realitas dengan turunnya harga tersebut, menunjukkan mekanisme penentuan harga BBM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar dunia", ujar Tahan
Dia juga mengungkapkan bahwa banyak diantara masyarakat yang tadinya keberatan dengan kenaikan BBM ,setelah diberi pencerahan dan penjelasan akhirnya bisa memahami alasan pemerintah
