H.Saleh Bangun Ketua DPRD SU dari Partai Demokrat mempersilahkan aparat hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan maupun Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan.
Menyikapi tudingan berbagai kalangan yang menduga fasilitas mewah di gedung DPRD Sumut sarat penyimpangan dengan nada gerah politisi Partai Demokrat ini mengatakan, sebenarnya fasilitas yang diterima anggota DPRD Sumut tidaklah terlalu mewah.
Dalam kaitan itu Saleh Bangun mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk melakukan audit total terhadap pengadaan berbagai fasilitas mewah seperti ruang fitnes, TV, pengadaan mobil dinas, aquarium, serta berbagai tunjangan lainnnya bila diduga hal itu sarat dengan penyimpangan. "Ini eranya transaparansi, semuanya harus terbuka. Ini lembaga terhormat"
