MEDAN- Guna menyeriusi masalah sengketa tanah Sari Rejo serta persoalan tanah secara umum di Sumatera Utara, Komisi A DPRD Sumut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tanah. Rencana pembentukan Pansus Tanah tersebut, saat ini telah dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sumut.Hal ini ditegaskan Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi kepada Sumut Pos usai menghadiri silaturahimn
antara pimpinan Komisi dan Fraksi DPRD Sumut dengan Penjabat (Pj) Gubsu Gatot Pujo Nugroho di aula gedung DPRD Sumut, Jum’at (1/3).
“Kita telah mengajukan pembentukan Pansus Tanah kepada pimpinan DPRD Sumut. Pansus ini untuk menyelesaikan semua persoalan tanah yang ada di Sumut, termasuk sengketa tanah Sari Rejo. Karena, sudah 10 tahun ini tidak pernah ada penyelesaian sengketa tanah di Sumut, begitu juga di Sari Rejo. Dengan Pansus nantinya setelah disetujui pimpinan dewan, maka segala persoalan tanah akan kita telusuri dan selesaikan,” ungkapnya.
Terkait masalah Tanah Sari Rejo di Kecamatan Medan Polonia tersebut, pada 13 April 2011 mendatang, Komisi A DPRD Sumut akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan semua pihak yang terkait dengan persoalan sengketa tanah tersebut.
Komisi A akan mengundang Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota Medan Rahudman Harahap, Tim Asset TNI AU, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dan Sumut, minus masyarakat yang bersengketa untuk memberikan penjelasan terkait masalah ini.
Rencana tersebut dibenarkan anggota Komisi A DPRD Sumut lainnya, Marasal Hutasoit yang ditemui Sumut Pos di lokasi yang sama. Politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) DPRD Sumut ini menyatakan, dengan pertemuan ini nantinya diharapkan ada niat baik bagi Pemkom Medan dalam hal ini Wali Kota Medan Rahudman Harahap, pihak tim asset TNI AU atau juga Panglima Komando Sektor Pertanahan Udara Nasional (Pankosek Hanudnas), BPN dan semua pihak yang terkait.
“Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut lagi. Kita ingin masyarakat mendapatkan hak nya,” tegasnya.(sas)
