Gubernur Kalbar Drs Cornelis MHAnggota DPRD Kalimantan Barat, Tony Kurniadi ST menilai Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH kurang serius meperjuangannya pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR).
Hal itu dikatakannya, lantaran dalam pidato Gubernur saat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2010 tidak sedikitpun membahas masalah pemekaran PKR.
"Dalam LKPJ sebanyak 45 halaman itu tidak ada satu kalimat pun tertulis masalah pemekaran PKR. Seharusnya pembahasan pemekaran itu ada. Kita sangat menyayangkan hal ini, apalagi masyarakat sudah lama menantikannya," kata Tony ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/4/2011).
Tony mengatakan, pemekaran PKR tersebut merupakan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur saat masih berstatus calon. Bahkan hal tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar.
"Komitmen Gubernur atas visi dan misi tersebut seharusnya ada. Namun, keadaannya terbalik. Saya menilai Gubernur kurang respinsif untuk pemekaran PKR," kata Tony.
