Menindaklanjuti sejumlah program pembangunan yang dicanangkan beberapa waktu terakhir ini, Penjabat Walikota Pematangsiantar, Drs.Jumsadi Damanik,SH,M.Hum mengharapkan agar anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) asal pemilihan Pematangsiantar Simalungun bisa membantu mengawalnya dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrembang) tingkat provinsi serta memperjuangkan anggarannya.
Pj Walikota mengemukakan sejumlah rencana tersebut kepada anggota DPRD Sumut, Janter Sirait (Golkar), Rinawati Sianturi (Hanura) dan Jan Toguh Damanik (PDI Perjuangan), dalam pertemuan di Rumah Dinas Walikota, Jumat pagi (4/3). Ketiganya datang dengan meluangkan waktu di sela-sela kegiatan reses yang tengah mereka lakukan di sejumlah lokasi di kedua daerah ini.
Dikatakan Jumsadi, guna menopang rencana megaproyek Danau Toba sebagai destinasi wisata berkelas dunia, sudah saatnya dibangun jalur Kereta Api khusus (realling) Kota Pematangsiantar-Bandara Kuala Namu. Selain itu, pembangunan jalan lingkar luar Kota Pematangsiantar sepanjang 18 Km yang lokasinya sudah lama disiapkan melintasi Tanjung Pinggir harus segera direalisasikan.
“Untuk mewujudkannya, tentu kami sangat membutuhkan bantuan para anggota Dewan agar memperjuangkannya dalam Musrembang provinsi,”ujarnya.
Program penting lainnya seperti pembangunan beronjong daerah aliran sungai (DAS) Rumah Sakit Umum dr Djasamen Saragih, pembangunan duplikasi jembatan perbatasan kota Jalan Medan (Sinaksak), perbaikan alat uji (kir) kendaraan di Jalan Sang Naualuh yang masih aset Provinsi, serta pencairan kekurangan dana Bantuan Keuangan Provinsi (DKP) tahun 2015 sebesar Rp 13,616 miliyar juga dipaparkan Walikota.
Ketiga anggota Dewan, pada prinsipnya sangat memahami usulan yang dipaparkan Walikota dalam rangka percepatan pembangunan Kota Pematangsiantar.
Sekaitan dengan pendidikan, Rinawati Sianturi juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada stakeholder pendidikan, bahwa akhir tahun ini, pengelolaan SMA/SMK sudah akan ditangani provinsi. Dengan demikian, mulai dari asset, sumber daya manusia, pembiayaan maupun peserta didik akan segera dialihkan ke provinsi.
“Jangan sampai nanti banyak sekolah-sekolah yang tidak mengetahuinya,”ujar politisi yang telah dua kali menjadi wakil rakyat di Sumatera Utara ini.
“Kami selaku wakil rakyat dari daerah ini pasti akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan Walikota. Di samping itu, kami juga akan memperjuangkan penambahan premi BPJS dari Rp70 miliar menjadi Rp80 miliar tahun ini dalam rangka membantu keluarga miskin yang kurang mampu,”ujar Janter Sirait merespon Walikota.
Menyinggung destinasi wisata, Jan Toguh Damanik mengingatkan bahwa sebagai salah satu kota yang pernah menjadi pusat pemerintahan era kolonial Belanda, Pematangsiantar sangat potensial menjadi destinasi wisata historis. Apalagi, Pamatangsiantar sebagai pusat Kerajaan Siantar hingga kini masih bisa dilihat peninggalannya, meski harus ditata ulang sedemikian rupa, sehingga menarik perhatian wisatawan.
“Banyak bangunan-bangunan era kolonial di kota ini yang bersejarah sehingga pusat kota ini layak menjadi heritage,”katanya.
Politisi PDI Perjuangan yang telah dua kali duduk di DPRD Sumatera Utara ini juga mengusulkan agar Pemko Pematangsiantar segera menyelesaikan masalah lahan Tanjung Pinggir, sekaligus penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya.
“Di sana sangat cocok dibangun SMK Plus dalam rangka menyiapkan generasi siap kerja guna mendukung proyek industrialisasi nasional yang menyerap tenaga kerja. Selama ini kita banyak membangun SMA bahkan yang Plus-plus tetapi ternyata minim skill sehingga pengangguran membludak,”katanya.
.
