MEDAN (OPM)
Senin (06/04),Diruang komisi A DPRD-SU menanggapi paparan - paparan dari mitra kerja PT.Ondom perkasa makmur (OPM) penguasa HGU yang hanya mengantongi izin perinsif bupati tapanuli selatan seluas 8000 hektar yang di mulai operasionalnya 2004 lalu. Dan juga paparan - paparan dari kanwil BPN -Su dan turut serta pemkab tap.selatan yang di hadiri asisten I bapak Harahap. RDP yang di pimpin ketua komisi A Tony Toga Torop, SE ( Hanura) di dampingin Dr.Januari Siregar ( PKB ) dan Sutrisno pangribuan,ST (PDIP) mengatakan bahwa selain OPM yang di beri kuasa untuk pengusaha kayu ternyata beralih menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit . Sutrisno menyoroti banyak kejanggalan- kejanggalan yang di sampaikan oleh pembicara dari PT OPM.
Untuk itu tandas ketua komisi A sebaiknya komisi A akan mengaudit persoalan ke lapangan dalam waktu dekat menimpali persoalan yan cukup unik dan perbelit- belit ini ketua LSM badan penyelamat kekayaan negara (BPKN ) sumut rahmat girsang menyahuti bahwa selama PT OPM menguasai lahan 8000Hektar merupakan bencana bagi masyarakat sekitar karena ada beberapa kepala keluarga yang tanah nya di rampas oleh PT OPM. Dan tegas girsang dihadapan anggota dewan kehadiran PT.OPM di Tapsel hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak pernah berkontribusi sebagaimana janji- janji yang di ucapkan.
Dan Hal ini dibenarkan oleh Burhanudin siregar ( PKS) yang juga anggota dewan komisi A. Mendengar tuntutan dari LSM BPKN anggota dewan jadinya menggerutu terutama Burhanudin siregar.SE dari partai PKS sangat prihatin atas kebijakan dari PT.OPM di tapsel yang hanya mengsengsarakan masyarakat. Begitu juga Sutrisno Pangaribuan dan Hasaidin Daulay mengatakan PT.OPM salah satunya perusahaan pembalakan hutan yang di pastikan tapsel menjadi banjir selama ini.
Sutrisni dan Hasaidin akan turun kelokasi untuk memastikan pembalakan hutan selama ini sudah melebihi apa yang di usahakan untuk itu komisi A DPRD- Su sepakat untuk sidak kelokasi memastikan apa yan sebenarnya terjadi kepada masyarakat. Tony toga torop selaku ketua komisi A DPRD - Su menyayangkan atas prilaku perusahaan yang tidak memperhatikan dampak terhadap sekitar lingkungan. Untuk itu tegas tony akan membawa persoalan ini ke mentri kehutanan di Jakarta untuk mengusulkan 1000 hektar lahan untuk di berikan kepada masyarakat
