Kepala Dinas Pendidikan Provsu Mohamamd Zein saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRDSU memaparkan ada 9 program SKPD yang dipimpinnya selama tahun 2013 ini, namun dana dari APBD belum juga turun.
Disebutkannya, dana program kerja tahun 2013 bersumber dari APBD 2013 sebesar Rp 236.58l.204.452. Dana tersebut nantinya akan direalisasikan sesuai dengan rencana keja yang sudah disusun sebelumnya, antara lain Keterpaduan dalam penyelenggaraan program dan administrasi, Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan dan Pengelolaan berbasis kompetensi untuk menjaminan mutu pendidikan.
Guna pencapaian rencana kerja pihaknya mencanangkan 9 program, diantaranya program pendidikan anak usia dini (PAUD), Wajib belajar (Wajar) pendidikan dasar 9 tahun, Pendidikan menengah, Pendidikan non formal dan lainya
Namun hingga awal Mei 2013, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara belum diserahkan Gubsu kepada SKPD. Akibatnya, dalam melaksanakan program Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) terpaksa berhutang kepada pihak ketiga untuk menanggulangi biaya-biaya yang dikeluarkan, terutama saat melaksanakan kegiatan Ujian nasional tingkat SMA/SMK, SMP dan SD.
Informasi ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumut dengan pihak Disdik Sumatera Utara yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Mohammad Zein,di ruang Komisi E DPRD Sumut Rabu (15/5).Rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sumut, Jhon Hugo Silalahi didampingi beberapa anggota dewan lainnya.
Menyikapi hal diatas anggota Komisi E DPRD Sumut, Mustofawiyah Sitompul (foto) mengatakan Pemprov Sumut tidak serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu dapat dilihat jumlah anggaran yang disetujui untuk Dinas Pendidikan yang hanya berjumlah sekitar Rp225 miliar.
Jumlah tersebut dinilai tidak sesuai jika dibandingkan dengan APBD Sumut tahun 2013 yang berjumlah sekitar Rp8,8 triliun sehingga masih jauh dari persentase anggaran 20 persen sebagaimana amanat UU. “Dari aspek itu saja, Pemprov Sumut sudah tidak menjalankan amanat UU,” katanya.
Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan sulitnya Pemrov Sumut dalam mencairkan anggaran pendidikan karena anggaran Rp225 miliar yang disetujui tersebut, dana yang baru dicairkan hanya sekitar Rp10 miliar atau 4,52 persen.
Pihaknya menduga adanya kepentingan politik dalam pengelolaan APBD Sumut yakni pemenangan pilkada yang diikuti calon incumbent. “Karena itu, kualitas pendidikan Sumut pada 2013 tidak bisa diharapkan.Untuk itu, DPRD Sumut melalui Komisi E mengharapkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho segera mencairkan anggaran Disdik Provinsi Sumut tahun 2013. Karena percepatan pencairan anggaran akan memperlancar program Disdik yang juga merupakan penjabaran salah satu pelaksanaan misi dan visi Gubsu, tentang program tidak miskin dan tidak bodoh," ujar Politikus Partai Demokrat ini.
Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Sumut, Jhon Hugo Silalahi dalam akhir rapatnya menyatakan Komisi E akan terus mengawasi kinerja Disdik Sumut ke depan.(ndo)
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut , Drs Masri: Mahasiswa Pelopor Atasi Pengangguran
Medan,BN
Mahasiswa dapat diandalkan jadi pelopor untuk mengatasi pengangguran di Sumatera Utara, dengan membentuk wadah koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Setamatnya dari kuliah, mereka bisa diajak membentuk atau mengelola koperasi berbentuk usaha kecil, yang sumber dananya dari kita", ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Drs Masri (foto) kepada pers di Medan, belum lama ini.
Upaya ini perlu dilakukan karena selama ini banyak unit koperasi dan semacamnya yang tidak dikelola secara terpadu, dan hasilnya tidak maksimal. Selain itu, tambah Masri, dari realita yang diamatinya di masyarakat, anggota koperasi masih banyak yang belum terangkat kesejahteraannya. Berbeda dengan pengurus koperasi yang sudah menikmati kesejahteraan berkat mengurus koperasi.
Dikatakannya, dewasa ini sepakterjang koperasi yang cukup menonjol adalah koperasi simpan pinjam (KSP). Sedangkan jenis koperasi lainnya di antaranya koperasi konsumsi dan koperasi distribusi nyaris tak terdengar.
Sayangnya, sambut Masri, keberadaan koperasi simpan pinjam belum mampu mengerem operasional rentenir yang masih marak di berbagai daerah di Sumut. Menurut Masri, realitas tersebut merupakan tantangan bagi masyarakat gerakan koperasi di Sumut.
Hal ini bisa terjadi karena banyak dinas yang mewadahi terbentuknya koperasi namun tidak memenuhi harapan masyarakat.
Jika dikelola oleh satu dinas saja, menurut Masri, pengelolaan dan pengawasan dana dapat dilakukan dengan baik. ?Dan akan diupayakan diberikan secara bergilir, sehingga terjadi pemerataan, katanya.
Terhadap peran para mahasiswa, Drs Masri menyebutkan, dengan segala ilmu yang dimilikinya selama di perguruan tinggi, mereka dapat dijadikan pelopor untuk membantu masyarakat.
Misalnya membentuk kedai sampah (jualan) dan semacamnya. Tentu hal ini membutuhkan tenaga kerja. Kalau mahasiswanya banyak, semakin banyak pula tenaga kerja yang direkrut, ujarnya.
Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menambah lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran. Dalam waktu dekat, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut merekrut 1000 tenaga wirausaha baru dari mahasiswa, yang akan berlangsung pada 13 Mei mendatang.
?Sesuai visi dan misi Gubernur Sumut agar masyarakat bebas pengganguran itu sangat sulit. Namun, bila kita merekrut calon wirausaha baru, hal itu bisa tercapai. Kerjasama dengan Kementrian Koperasi dan UKM 75 persen mahasiswa, dan 25 persen masyarakat umum akan direkrut sebagai calon wirausaha, kata Drs Masri.
Selain melakukan pembinaan, dia mengatakan pihaknya Sumut juga akan coba untuk memfasilitasi calon wirausahawan mendapat modal perbankan dengan bunga lunak
Tidak hanya kalangan mahasiswa, masyarakat umum pun, jika memiliki jiwa koperasi, bisa membentuk usaha-usaha kecil yang membutuhkan permodalan.Saya yakin, jika dikelola secara terintegrasi, tingkat pengangguran dapat teratasi, ?sebutnya.
Banyak jenis UKM yang memerlukan wadah koperasi untuk menghimpun kekuatan. Masri menunjuk, pedagang bakso yang cukup banyak populasinya jika dihimpun dalam sebuah koperasi akan menjadi kekuatan yang cukup besar.
Namun upaya ini tentu saja perlu diseriusi dan didukung semua pihak. Selain memenuhi persyaratan, kita berharap pengelolaan dapat dilakukan secara terpadu, sambungnya.
Selain itu, Pemprovsu juga harus concern dengan dinamika perkembangan koperasi. ?Jika ingin maju, Pemprovsu harus bersinergis dengan dinas terkait, katanya.
Bukan Dinas Teknis
Menyinggung proyek fisik dengan sumber dana APBD Sumut 2012 di Pekan Raya Sumut di Jalan Gatot Subroto (Tapian Daya) yang pengerjaannya dilakukan Dinas Koperasi, Masri enggan mengomentari lebih jauh.
Dia hanya mengherankan, Dinas Koperasi Sumut bukanlah dinas teknis yang dapat mengetahui secara persis proyek fisik.
Kita kebagian proyek itu, tetapi bisa jadi masalah kemudian, karena tentu saja ini harus ditenderkan. Nanti kalau ada ini itu, ya masalah lagi. Kita sendiri aja jarang memberikan tender-tender seperti itu, kecuali untuk renovasi gedung saja, katanya.
Proyek dengan hanya miliaran itu ditampung di APBD Sumut tahun anggaran jamak untuk pengerjaan ruang/tempat usaha di Tapian Daya yang dimaksudkan memfasilitasi para peserta/pedagang yang akan meramaikan pesta tahunan di Sumut itu,
"Sampai sekarang saya nggak habis pikir, tetapi jika itu yang terbaik tentu saja harus dikerjakan. Hanya kami tentu saja harus berkordinasi, karena sebagai pihak yang berwenang, tanggungjawab kami semakin besar pula ", pungkasnya.
Dengan begitu saya akan menggalang perbankan memberikan pinjaman lunak kepada calon wirausahawan. Sehingga, dengan begitu mereka bisa mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, lanjutnya.(ndo)
