Hati hati memiling gubernur karena orang batak suku kelas tiga dimata partai-partai politik di indonesia

Judul berita ini bukan menakut nakuti ,tapi untuk mengingatkan orang batak yang masih berniat untuk mendukung berdirinya Provinsi Tapanuli       “ hati hati memilih gubernur Sumatera utara karena marwah orang batak dimata pemerintah diangap suku kelas

  

 tiga ,begitu juga dimata para partai politik yang ada disenayan Jakarta “ kata Albertus Hutabarat ketua LSM Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia kepada jurnalis Situs berita ini

 Sampai hari ini usulan pembentukan Provinsi Tapanuli terganjal dikementerian dalam negeri .Padahal semua mekanisme pengusulan pemekaran Provinsi tapanuli sudah dijalani .Presiden RI  Susilo Bambang Yudoyono  mengeluarkan  Amanat Presiden (Ampres) dan tidak menandatangani permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priode 2004- 2009 dengan alasan tidak adanya usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara (DPRD SU) dan usulan dari Gubernur Sumatera Utara.

 

Akhirnya usulan resmi pemekaran tapanuli dikeluarkan ketua DPRD SU Saleh Bangun dengan mengeluarkan tiga rekomendasi pemekaran Propinsi Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng), Provinsi Tapanuli (Protap), dan Provinsi Kepulauan Nias. DPRD Sumut merekomendasi usulan tersebut setelah pada rapat paripurna, dari 10 fraksi, tujuh diantaranya setuju dan tiga abstain, yakni Golkar, PKS, dan PPP. Serta surat usulan juga yang ditandatangani Plt Gubernur Sumatera utara oleh Gatot Pujo Nugroho . Tapi yang heranya pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menegluarkan Moratorium yang isinya sampai tahun 2014 tidak ada pemekaran untuk tingkat provinsi.

  . 

“Kita tau sekarang ini yang memerintah di Indonesia adalah  Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden Republik Indonesia didukung partai-partai Kualisi yang terdiri dari partai Domokrat ,Partai Golkar,PKS, PPP,PKB,PAN. Jangan sampai orang batak di Sumatera Utara yang jumlahnya lebih kurang lima juta orang mengangap tidak disahkanya berdirinya Provinsi Tapanuli adalah sikap resmi partai-partai politik yang berkualisi di Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang tidak ingin berdirinya Provinsi Tapanuli” ujar Albertus Hutabarat 

  .

Orang batak harus lebih bijak dan legowo menyikapi kenyatan ini bahwa orang batak suku kelas tiga dimata Pemerintahan dan partai-partai kualisi di senayan jakarta. Dalam Pilkada gubernur di sumut pasti akan banyak muncul calon-calon yang menawarkan diri untuk memimpin sumatera utara .Tapi orang batak harus bijak memilih Jangan tanya suku apa calon gubernur sumut tersebut dan agama apa . Tapi tengok Partai apa yang mengusungnya ,Apakah Partai Kualisi pemerintah SBY atau partai oposisi.Yang pasti partai-partai kualisi pemerintah sampai hari ini tidak ada niat untuk menetapkan Provinsi Tapanuli menjadi Provinsi.